Guna merangsang masyarakat membeli kendaraan listrik berbasis baterai, Bank Indonesia menetapkan untuk melonggarkan uang muka atau down payment (DP) bagi pemberian Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor (KKB/PKB) menjadi 0 persen.
Aturan ini tercantum di Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/13/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas PBI No. 20/8/2018 tentang Rasio LTV untuk Kredit Properti, Rasio FTV untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka).
Hanya saja, bagi Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Riyanto dengan DP 0 persen untuk kendaraan listrik ternyata belum cukup untuk merangsang masyarakat dapat membeli.
“Sebenarnya yang ditunggu adalah suku bunga. Karena suku bunga yang masih tinggi dan tenor nya pendek, itu sama aja konsumen jadi menanggung cicilannya yang sangat berat,” ungkap Riyanto saat acara webinar diskusi Industri Otomotif yang digelar Forot dan Forwin pekan lalu.
Kata Riyanto, sebaiknya tidak hanya dengan DP 0 persen, tetapi juga memberikan suku bunga yang lebih rendah. Misalnya, dari 12-13 persen menjadi hanya 5 persen saja.
“Atau untuk merangsang insentif, pemerintah memberikan suku bunga nol persen,” terangnya.
Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan tenor atau waktu lama cicilan menjadi lebih panjang, karena mobil listrik sangat tergantung dari umur baterai yang diperkirakan bisa 8-10 tahun.
Nah, itu usulan untuk menekan harga mobil listrik, lantas bagaimana dengan sepeda motor?
Menurut Ryanto, untuk menekan harga jual sepeda motor listrik, sebaiknya setiap pembelian unit tidak disertai dengan kepemilikan baterai, melainkan bisa dilakukan dengan sistem sewa.
“Kalau baterainya dilepas, mungkin harganya lebih murah. Baterainya disewa saja. Jadinya kan pake baterai swap disewa per hari berapa misalnya. konsumen pasti menganalisiskan biaya operasionalnya lebih murah atau tidak dengan swap baterai,” terang Ryanto.
Usulan yang disampaikan Ryanto disebutkan bukan tanpa dasar. Sebaliknya, kata dia hal tersebut sudah pernah dia lakukan dengan cara simulasi dengan cara swab baterai, yang nyatanya bisa membuat masyarakat harus mengeluarkan biaya Rp 300 per bulan. Hal tersebut, menurutnya akan memberatkan konsumen.
“Jadi swab baterainya juga harus lebih murah. Mungkin modelnya bisa seperti di Taiwan itu menarik. Jadi, nantinya baterai itu ada pilihan, ada yang jarak pendek menengah sedang nanti isi listriknya beda-beda. Jadi ada range tertentu sesuai jaraknya. itu model-model yang bisa dikembangkan jadi baterainya tidak dibebankan ke konsumen,” tuturnya.
Oleh karena itu, lanjut Ryanto, dengan untuk sepeda motor dengan cara tersebut akan lebih murah harganya sehingga ekspansi pasarnya lebih terbuka daripada mobil listrik.
Seperti diketahui, saat ini harga untuk mobil listrik paling murah yaitu Hyundai Ioniq yang dijual antara Rp 624,8 juta sampai Rp 664,8 juta. Sedangkan untuk sepeda motor listrik ada Viar Q1 dilepas sekitar Rp 19 jutaan.
Khusus untuk mobil listrik, dengan range harga berkisar Rp 600 jutaan, ternyata masih dianggap cukup mahal. Hal ini mengingat mayoritas atau 60 persen masyarakat di Indonesia memilih membeli mobil dengan range harga maksimal hingga Rp 300 jutaan.
