Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menginginkan kendaraan dinas Provinsi Jawa Barat menggunakan kendaraan baik mobil atau sepeda motor listrik mulai 2021 mendatang.
“Jadi Jawa barat menjadi provinsi pertama yang mewajibkan kebijakan (penggunaan motor listrik bagi Aparatur Sipil Negara), minimal kendaraan dinas gubernur sampai level bawah,” ungkap gubernur yang akrab disapa Kang Emil.
Kang Emil juga mengatakan, bahwa dirinya sudah menjajal mobil dan sepeda motor listrik, termasuk tata cara mengisi daya.
“Tidak ada bedanya (dengan non listrik), yang harus dibiasakan hanya ini nyala atau tidak karena suaranya kecil tapi kita bisa lihat di layar, sisanya sama saja,” ujar Kang Emil.
Apa Mobil Listrik Pemprov Jabar?
Kang Emil menjelaskan, instrumen infrastruktur pengecasan bervariatif, ada yang bisa ditukar dan ditambah di suatu tempat dan ada juga yang bisa mengecas di mana saja seperti produk mobil listrik dari Hyundai.
“Tapi apapun itu kita ubah gaya hidup kita agar bisa menyelamatkan lingkungan dan mencegah kebencanaan (dengan kendaraan listrik),” ucapnya.
Lalu mobil listrik apa yang akan dibeli Pemda Provinsi Jabar? Akan membeli mobil listrik dari Hyundai tipe Ionic.
Kang Emil tidak menyebutkan secara gamblang, namun menurut dia, bahwa dirinya sudah menjajal Hyundai Ioniq.
“Hyundai ini sudah saya tes ke Garut, di tanjakan Nagreg tidak ada masalah,” kata Kang Emil.
Mobil Listrik Hemat
Ia menambahkan, harga mobil listrik Hyundai berkisar Rp 600-700 juta. Harga tersebut termasuk harga standar dan terjangkau. Selain itu, penggunaan mobil listrik bisa menghemat biaya bensin.
“Kalau kendaraan bensin jarak 300 km menghabiskan dana Rp 250-270 ribu, tapi dengan ngecas (listrik) hanya Rp 50 ribu untuk jarak 300 km, berarti kendaraan dinas (listrik) ini menghemat (anggaran),” tutup Kang Emil.
